SERTIFIKAT HAK MILIK YANG DIPEROLEH PENGGARAP ATAS DASAR SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN DARI DESA
STUDI DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
DOI:
https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.68Keywords:
Pohuwato, Village Certificate, Cultivator, Land Ownership Certificate, Pohuwato , Surat Keterangan Desa, Penggarap, Sertifikat Hak Milik Atas TanahAbstract
Land Title Certificates are proof of land ownership granted by the Government through the Land Agency to landowners, but in its development there have been Land Title certificates given to someone who is not a land owner (cultivator) based on a Certificate of Land Ownership from the Village. This research was conducted in Marisa Village and Bunto Village, Popayato District, Pohuwato Regency which aims to analyze the legal certainty of the recognition of land ownership certificates by cultivators who bear ownership letters from the village, as well as legal settlements for applications for ownership certificates obtained by cultivators who are not landowners. actually. Research This thesis is a normative-empirical legal research, using statutory, historical, and sociological approaches to examine primary and secondary data. Primary data in this study were obtained through field research by means of interviews, secondary data were obtained through library research, then the data were analyzed qualitatively. The results of the research show that the acquisition of land rights by cultivators as stated in the land ownership certificate from the village does not contain information as to where the cultivators obtained the land from. For dispute resolution, it must be done through the judiciary, because the land has been certified in the name of the cultivator, so an annulment must be requested
References
Andi Prajitno, AA, 2010, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris Di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Putra Media Nusantara.
Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
H.S, Salim, 2003, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta, Sinar Grafika.
___________, H. Abdullah, and Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding, Jakarta, Sinar Grafika.
Hamidi, Jazim, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasihukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media.
Harsono, Boedi, 2007, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Cet. Ke-11, Jakarta, Djambatan.
M. Hadjon, Philipus, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prnsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradiln Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Jakarta, Peradaban.
Parlindungan, A.P, 1999, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP. No. 24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), Cetakan Pertama, Bandung, Mandar Maju.
Prodjodikoro, Wirjono, 2012, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung, Sumur Pustaka.
Purwaningsih, Endang, 2022, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Mandar Maju.
Raharjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Rohmad, Abu, 2008, Paradigma Resolusi konflik Agraria, Cetakan I, Semarang, Walisongo Press.
Subekti, R, 2013, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke IV, Jakarta, Pembimbing Masa.
Sudarsono. 2007, Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta.
Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata, 2004, Hukum Acara Perdata, Bandung, Mandar Maju.
Thong Kie, Tan, 2007, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris; Buku I, Cetakan 2, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve
Wardah, Sri, and Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia, Yogyakarta, Gama Media.
Hanifah, Mardalena, 2020, Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020.
Igirisa, Ridwanto, Gito Alan Ali, Andi Inar Sahabat, Rafika Nur. "Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan terhadap Badan Usaha Milik Desa: Bagaimana Kedudukan dan Implikasinya." Amsir Law Journal 4.1 Oktober 2022.
Julyano Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
Mustarin, Basyirah, 2017, Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat, Jurnal Al-Qadau, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.
Ngurah Anom, I Gusti, 2021, Kekuatan Pembuktian Data Phisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jeblr, Vol. 1, No. 1, Mei 2021
Rahmah, Dian Maris Rahmah, 2019, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019.
Risqy, Moch. Fahruz, 2015, Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak, Jurnal Yuridika, Volume 30 No. 2, Mei 2015.
Sahnan, M. Arba, L. Wira Pria Suhartana, 2019, Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Jurnal IUS, Volume 7 No. 3, Desember 2019
Sambawa Ningrum, Herlina Ratna,2014, Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei –Agustus 2014.
Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitya Urusan Piutang Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Wawancara tanggal 31 Oktober 2022 dengan Galib Hemuto, selaku saksi yang merupakan keluarga pemilik tanah.
Wawancara tanggal 31 Oktober 2022 dengan Mas’at Basato Kepala Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato.
Wawancara tanggal 19 November 2022 dengan Alep Dehimeli Kepala Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Yesika Adhisdea Baderan, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
